Kabupaten Soppeng Borong Penghargaan Prestisius dari Pemprov Sulsel

 

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE bersama Wakil Bupati,Ir.Selle KS Dalle menghadiri acara silaturahmi dan penyerahan Apresiasi yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bertempat di Rumah Jabatan Gubernur, Kota Makassar, Minggu malam (29/3/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menyerahkan penghargaan kepada sejumlah kabupaten/kota atas capaian kinerja pembangunan daerah.

Bupati Soppeng, menyampaikan bahwa capaian ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kabupaten Soppeng meraih penghargaan kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai apresiasi sebesar Rp35.000.000. Kabupaten Soppeng sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 72,76 poin pada tahun 2024 menjadi 73,69 poin pada tahun 2025. sehingga Pemerintah Sulsel memberikan apresiasi kepada Kabupaten Soppeng,”jelasnya.

Selain itu, Kabupaten Soppeng juga memperoleh penghargaan pada kategori Tingkat Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio) dengan nilai apresiasi sebesar Rp150.000.000. Dari data statistik Realisasi Gini Ratio Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 nilai rasio gini pada 0,390, pada tahun 2024 turun di 0,381,sementara di tahun 2025 berhasil turun di 0,331, Penurunan ini mengindikasikan perbaikan ketimpangan pengeluaran, di mana distribusi pendapatan masyarakat dinilai lebih merata.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Soppeng,”tutupnya.

Bawa Nama Soppeng ke Kancah Nasional, Selle KS Dalle Bedah RUU Pemda di Rakernas ADEKSI

 

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menjadi salah satu pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) Tahun 2026 yang digelar di Planet Holiday Hotel & Residence, Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2/2026).

Rakernas ADEKSI Tahun 2026 mengangkat tema “Urun Rembuk RUU Pemerintahan Daerah”. 

Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Soppeng menegaskan pentingnya RUU Pemerintahan Daerah disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil dan kebutuhan daerah.

“RUU Pemerintahan Daerah harus mampu memperkuat otonomi daerah, memberi ruang inovasi, serta memastikan daerah memiliki kewenangan yang proporsional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Ir. Selle KS Dalle.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan.

“Melalui forum Rakernas ADEKSI ini, pemerintah daerah dapat menyampaikan aspirasi dan pengalaman empiris di lapangan, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar implementatif dan tidak memberatkan daerah,” tambahnya.

Rakernas ADEKSI ini menghadirkan narasumber panel lainnya, yakni Rektor IPDN Jakarta Dr. Halilul Khairi, M.Si, Wakil Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, serta Ketua Umum ADEKSI yang juga Ketua DPRD Kota Salatiga, Jawa Tengah, Dance Ishak Palit.

Kehadiran Wakil Bupati Soppeng sebagai pembicara menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam berperan aktif pada pembahasan kebijakan strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Siasati Keterbatasan Fiskal, RKPD Soppeng 2027 Prioritaskan Program Berdaya Ungkit Tinggi

 

Soppeng,– Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2027. 

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Soppeng dan dilaksanakan secara daring dan luring, Kamis (22/1/2026).

Forum tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur legislatif, perangkat daerah, hingga perwakilan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Soppeng menegaskan bahwa forum konsultasi publik memiliki peran strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. 

Menurutnya, forum ini menjadi ruang penting untuk menyatukan gagasan, pemikiran, serta aspirasi seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan arah pembangunan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Forum konsultasi publik ini memiliki makna yang sangat penting sebagai wadah untuk memadu padankan gagasan, pikiran, dan harapan kita bersama demi mewujudkan masa depan Kabupaten Soppeng yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025–2029. Pada fase ini, pemerintah daerah telah memasuki tahap penguatan dan akselerasi hasil pembangunan, setelah sebelumnya melalui fase penyiapan fondasi kebijakan, konsolidasi, serta penataan program.

“Fase ini menjadi titik krusial dalam menentukan keberhasilan pencapaian target pembangunan di akhir periode RPJMD,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menyampaikan bahwa RKPD 2027 merupakan starting point yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah. Pada fase akselerasi tersebut, konsistensi perencanaan, ketepatan strategi, serta kualitas implementasi program akan benar-benar diuji.

Namun demikian, ia juga mengakui bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 dilakukan di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih selektif dan fokus pada program-program prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi serta memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Perencanaan harus diarahkan pada kegiatan yang benar-benar strategis, berdampak nyata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 mengusung tema “Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa.” Tema ini menitikberatkan pada percepatan pembangunan ekonomi desa, penguatan infrastruktur dasar dan pelayanan publik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Soppeng juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi desa melalui pengembangan sektor unggulan serta pemanfaatan Koperasi Merah Putih sebagai kekuatan ekonomi baru yang berbasis pada semangat gotong royong.

“Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi kekuatan ekonomi baru di desa dan kelurahan yang mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat serta kesejahteraan bersama,” tuturnya.

Selain itu, ia menyoroti perlunya peningkatan investasi dan daya saing daerah dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu langkah yang didorong adalah optimalisasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah.

Melalui forum konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap dapat menjaring berbagai aspirasi, masukan, dan saran konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dinilai penting untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, terarah, berorientasi pada hasil, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Soppeng.

Forum tersebut turut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para Asisten Setda, pimpinan SKPD, perwakilan BUMN dan BUMD, para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Soppeng, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh dari lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi perempuan, lembaga pers, dan organisasi profesi.